PESISIR BARAT, Preventif .co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti sosialisasi kebijakan transfer pusat, Kamis, 1 Oktober 2026.
Sosialisasi yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu membahas tiga agenda: penggunaan penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 2024, serta penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 2026.
Pemkab Pesisir Barat mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Batu Gukhi, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/6537/SJ tertanggal 14 September 2026 tentang penyesuaian transfer ke daerah dalam APBD 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Arman Achyuni, Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diwakili Sekretaris BKAD Isnaeni Aditya Marvan, S.H., M.M., bersama perwakilan sejumlah OPD.
Dirjen Bina Keuangan Daerah sebelumnya meminta daerah menugaskan perangkat yang menangani urusan keuangan, pendidikan, kesehatan, dan pengawasan untuk mengikuti sosialisasi.
Menurut Pemkab Pesisir Barat, keikutsertaan ini penting agar setiap kebijakan transfer pusat dipahami menyeluruh dan dijalankan sesuai ketentuan.
“Koordinasi pusat-daerah menjadi kunci agar pengelolaan keuangan tertib, transparan, dan sesuai regulasi,” demikian keterangan resmi Pemkab Pesisir Barat.
Dengan pemahaman yang sama, Pemkab berharap pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan efektif dan mendukung program pembangunan serta pelayanan publik.
Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung yang menerima undangan sosialisasi tersebut.(Lukman)
