Asahan,Preventif.co.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Rosmansyah, STP, meminta Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengevaluasi menyeluruh program tersebut menyusul kasus keracunan makanan di MTs Negeri 2 Kisaran. “Kita tentu menyayangkan kejadian ini. Harusnya terkait pangan untuk anak-anak tidak main-main, harus dengan standar tinggi, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” kata Rosmansyah di ruang kerjanya, Rabu, 16 September 2026.
Rosmansyah menegaskan evaluasi harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari kualitas bahan baku, sumber air, penyimpanan, kebersihan dapur dan peralatan, proses memasak, pemorsian, hingga waktu dan mekanisme distribusi ke sekolah.
Ia menekankan, makanan MBG wajib dipastikan higienis, aman, dan layak konsumsi. Pengawasan, kata dia, harus rutin dilakukan, bukan hanya saat muncul persoalan.
“Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah. Yang terpenting itu mengetahui titik yang perlu diperbaiki. Mulai dari bahan masuk ke dapur sampai makanan diterima anak harus ada standar dan pengawasan yang jelas,” ujarnya.
Rosmansyah juga mendorong Satgas MBG melakukan evaluasi preventif terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Asahan. Ia meminta pengelola memenuhi ketentuan higiene, sanitasi, dan tata cara penanganan pangan sesuai regulasi.
Terkait penanganan korban, Rosmansyah meminta RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain memberi penanganan maksimal dan terkoordinasi. “Keselamatan dan pemulihan anak-anak harus menjadi prioritas. Seluruh siswa terdampak harus mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sampai pulih,” katanya.
Ia berharap pemeriksaan sampel makanan, bahan baku, air, dan faktor lain dilakukan objektif agar penyebab kejadian diketahui berdasarkan hasil laboratorium, bukan dugaan.
Menurut Rosmansyah, kasus ini harus menjadi pelajaran bersama tanpa saling menyalahkan. Satgas MBG, SPPG, Dinas Kesehatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan perlu memperkuat koordinasi serta sistem pengawasan dari hulu ke hilir.
“Kita ingin program ini jangan menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak kita. Karenanya, Satgas BGN dan pemerintah daerah harus lebih serius menanganinya,” kata dia.(Red/*)
