OKU Selatan, Preventif.co.id- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jumat, 06 Febuari 2026.
Rapat ini digelar dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
Ia menegaskan keberhasilan Indonesia yang tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat strategi ketahanan pangan pada tahun 2026.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk melakukan konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ke depan di tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi permasalahan permodalan.
Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani ke perbankan.
Implementasi nyata program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tidak hanya mendukung permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian harga yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (Ham)
